CahyaTimur.com – Janji pengoperasian KMP Bahtera Nusantara 02 pada rute penyeberangan Ambon–Banda–Tual hingga kini belum terwujud. Kondisi ini memunculkan tanda tanya terhadap informasi yang sebelumnya disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Semuel Huwae, dan Direktur Utama PT Perumda Panca Karya, Muhammad Rany Tualeka, kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Kedua pejabat ini sebelumnya disebut menyampaikan bahwa kapal yang merupakan bagian dari armada subsidi pemerintah pusat itu sudah bisa melayani rute Ambon–Banda–Tual.
Hal itu dibuktikan dengan peninjauan langsung kesiapan kapal di pentai Wainitu, Talake, Kota Ambon awal September lalu.
Namun, fakta bahwa kapal tersebut belum kunjung beroperasi di rute dimaksud.
Hal itu memunculkan beragam tanya di tengah masyarakat. Mereka membutuhkan kepastian pelayanan transportasi laut, terutama bagi warga di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada konektivitas antarpulau untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari.
Keterlambatan pengoperasian KMP Bahtera Nusantara 02 juga menuntut penjelasan terbuka dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jika kapal memang telah dinyatakan siap beroperasi, apa yang menyebabkan pelayanan pada rute Ambon–Banda–Tual belum terlaksana.
Sebelumnya, menjelang peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan direksi Perumda Panca Karya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap KMP Bahtera Nusantara 02 pada Rabu (9/9/2026).
Pemeriksaan tersebut melibatkan Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) Ambon, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Semuel Huwae, turut hadir dalam kegiatan itu.
Pemeriksaan mencakup kondisi fisik kapal, kesiapan mesin, kelengkapan keselamatan, kondisi awak kapal, hingga fasilitas pelayanan penumpang. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memastikan kapal memenuhi persyaratan sebelum melayani masyarakat.
Direktur Utama Perumda Panca Karya, Muhammad Rany Tualeka, saat itu menegaskan pentingnya pemeriksaan lintas instansi untuk memastikan seluruh aspek keselamatan dan pelayanan pelayaran memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Bagi kami, keselamatan penumpang adalah yang utama. Karena itu, sebelum kapal beroperasi, seluruh aspek harus dipastikan dalam kondisi baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa kesiapan armada tidak cukup diukur dari kemampuan kapal untuk beroperasi. Kondisi kapal, kesiapan awak, fasilitas penumpang, serta aspek keselamatan harus menjadi perhatian bersama.
Namun, setelah pemeriksaan tersebut, pertanyaan mengenai realisasi pengoperasian KMP Bahtera Nusantara 02 pada rute Ambon–Banda–Tual tetap membutuhkan jawaban yang jelas.
Pemeriksaan teknis dan pernyataan kesiapan kapal tidak serta-merta menjawab persoalan kapan kapal benar-benar mulai melayani rute yang telah disampaikan kepada publik.
Gaji Nakhoda Dan ABK Belum Dibayar
Sementara itu, informasi yang diperoleh cahyatimur.com sudah beberapa bulan gaji nahkoda dan anak buah kapal belum juga dibayar.
Beberapa dari mereka sering bolak-balik ke kantor PD Pancakarya untuk menanyakan hak-haknya namun pihak pengelolah belum bisa memastikan kapan melunasi tunggakan gaji. (NUW)










Tidak ada Respon