Investasi  Digital Emas Makan Korban di Ambon, Warga Juga Harus Waspadai PFW

Ilustrasi Digital Emas
A-AA+A++

CahyaTimur.com – Masyarakat Kota Ambon kembali dihadapkan dengan ancaman investasi yang diduga bermasalah. Setelah maraknya penawaran investasi berbasis aplikasi digital, kini muncul keluhan masyarakat terkait investasi digital emas yang diduga menyebabkan sejumlah warga mengalami kerugian finansial.

Keluhan mengenai investasi digital emas tersebut mulai menjadi perhatian setelah sejumlah warga menyampaikan keresahan dan pengalaman mereka melalui media sosial. Ada yang mengeluhkan kesulitan menarik dana, mempertanyakan kejelasan pengembalian modal, hingga meminta pihak pengelola memberikan penjelasan mengenai keberadaan uang yang telah disetorkan.

Di wilayah lain di Indonesia, warga yang dirugikan investasi emas digital bahkan sudah membawa persoalan ini di depan hukum.

Persoalan ini menjadi peringatan serius bagi masyarakat. Sebab, investasi yang pada awalnya dipromosikan sebagai peluang memperoleh keuntungan justru dapat berubah menjadi masalah ketika pengelola tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para peserta.

Di tengah situasi tersebut, masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap berbagai penawaran investasi lainnya, termasuk platform yang dikenal dengan sebutan PFW atau PFWALK.

Jangan sampai pengalaman buruk dari investasi sebelumnya tidak menjadi pelajaran, sehingga masyarakat kembali mempertaruhkan uang hasil kerja kerasnya pada kegiatan investasi yang belum jelas legalitas, mekanisme usaha, serta sumber keuntungannya.

Mengenal Skema Ponzi

Salah satu modus yang perlu diwaspadai masyarakat adalah skema Ponzi.
Skema Ponzi merupakan pola penghimpunan dana yang menggunakan uang dari peserta baru untuk membayar keuntungan atau pengembalian dana kepada peserta lama. Dalam praktiknya, pembayaran tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa usaha investasi berjalan normal dan menghasilkan keuntungan.

Padahal, keuntungan yang dibayarkan bukan berasal dari kegiatan usaha produktif sebagaimana dijanjikan, melainkan dari uang yang disetorkan anggota berikutnya.
Sistem seperti ini hanya dapat bertahan selama ada aliran dana dari peserta baru. Ketika perekrutan anggota melambat atau semakin banyak peserta meminta penarikan dana secara bersamaan, sistem berpotensi mengalami kegagalan.

Akibatnya, peserta yang masuk belakangan menjadi kelompok yang paling rentan kehilangan uang karena dana yang tersedia tidak lagi mencukupi untuk membayar kewajiban kepada seluruh anggota.

Namun demikian, suatu platform tidak dapat langsung disebut menjalankan skema Ponzi hanya karena menggunakan sistem keanggotaan atau perekrutan. Harus ada pemeriksaan terhadap aliran dana, sumber keuntungan, kegiatan usaha, dan mekanisme pembayarannya.

Posisi Duta PFW Ambon dan Pengurus Dipertanyakan

Sorotan masyarakat juga berpotensi mengarah kepada pihak-pihak yang tampil sebagai duta, perwakilan maupun pengurus PFW di Ambon.

Nama Agus Ririmase, yang disebut sebagai Duta PFW Ambon, menjadi salah satu nama yang perlu dimintai penjelasan apabila benar memiliki peran dalam memperkenalkan, mempromosikan, atau mengajak masyarakat bergabung dalam platform tersebut.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana mekanisme investasi PFW, dari mana sumber keuntungan peserta, siapa badan hukum yang mengelolanya, serta apakah kegiatan penghimpunan dan pengelolaan dana tersebut telah memperoleh izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Duta maupun pengurus yang terlibat dalam promosi juga perlu menjelaskan sejauh mana mereka mengetahui legalitas, mekanisme operasional, dan risiko platform yang diperkenalkan kepada masyarakat.

Jika suatu saat platform tersebut berhenti beroperasi dan menyebabkan kerugian peserta, persoalan tidak hanya menyangkut hilangnya modal masyarakat, tetapi juga kemungkinan munculnya tuntutan pengembalian dana, laporan kepada aparat penegak hukum, serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki peran dalam kegiatan tersebut.

Meski demikian, status sebagai duta atau pengurus tidak otomatis menjadikan seseorang bertanggung jawab secara pidana atas kerugian peserta. Pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada bukti mengenai tindakan, pengetahuan, keterlibatan, peran, serta unsur kesalahan masing-masing pihak.

Apabila terbukti ada pihak yang dengan sengaja memberikan informasi palsu, melakukan penipuan, atau turut serta dalam penghimpunan dana secara melawan hukum, konsekuensi pidana maupun perdata dapat menjadi persoalan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

Jangan Sampai Warga Baru Menjadi Korban

Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan aparat penegak hukum diharapkan tidak menunggu sampai masyarakat mengalami kerugian dalam jumlah besar untuk melakukan pengawasan.

OJK perlu memberikan penjelasan mengenai status legalitas kegiatan PFW dan memastikan apakah terdapat aktivitas penghimpunan dana atau penawaran investasi yang masuk dalam kewenangan pengawasannya.

Masyarakat juga harus menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis. Legal berarti memastikan pihak dan produk investasi memiliki izin yang sesuai. Logis berarti memastikan keuntungan yang ditawarkan masuk akal dan dapat dijelaskan sumbernya.

Warga yang telah menyetorkan uang sebaiknya menyimpan bukti transfer, percakapan, materi promosi, identitas pengelola, serta bukti transaksi lainnya. Jika terdapat indikasi penipuan, segera laporkan kepada aparat penegak hukum dan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Jangan sampai masyarakat Kota Ambon hanya menjadi sasaran promosi investasi, sementara ketika terjadi masalah, mereka harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kembali uangnya.

Investasi seharusnya menjadi jalan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, bukan justru menjadi pintu masuk menuju kerugian finansial. (NUW)