CahyaTimur.com – Pemerintah Provinsi Maluku hingga kini sepertinya masih tidur. Pasalnya, tahun 2026 sudah mau berakhir, dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada DPRD Provinsi Maluku belum juga disampaikan untuk dibahas bersama.
Padahal, kuatir akan mengganggu pembahasan kebijakan dan besaran anggaran daerah di tahun 2027, DPRD Maluku disebut telah dua kali melayangkan surat kepada pihak eksekutif agar dokumen tersebut segera disampaikan.
Namun, hingga saat ini, permintaan lembaga legislatif itu belum juga mendapat tindak lanjut sebagaimana diharapkan.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya terkait keseriusan Pemerintah Provinsi Maluku dalam menjalankan tahapan pembahasan anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, rancangan KUA dan PPAS untuk tahun anggaran berikutnya harus disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas dan disepakati bersama.
Selanjutnya, dokumen tersebut menjadi landasan dalam penyusunan rancangan APBD, sehingga keterlambatan penyampaiannya berpotensi mengganggu tahapan pembahasan dan penetapan anggaran daerah.
Dalam proses pembahasan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD memiliki peran penting untuk mengkaji arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, serta besaran plafon anggaran sementara yang akan dialokasikan pada setiap program dan kegiatan.
Karena itu, penyampaian KUA-PPAS tidak sekadar menjadi kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bagian penting dari mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan anggaran oleh DPRD.
Belum disampaikannya dokumen tersebut, meskipun DPRD telah dua kali menyurati pihak eksekutif, patut mendapat penjelasan terbuka dari Pemerintah Provinsi Maluku.
Publik tentu berharap agar persoalan ini segera diselesaikan sehingga pembahasan anggaran dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak berdampak terhadap kepentingan pembangunan maupun pelayanan masyarakat di Maluku.
Pemerintah Provinsi Maluku juga perlu menjelaskan alasan belum disampaikannya dokumen KUA-PPAS kepada DPRD, termasuk kendala yang dihadapi pihak eksekutif dalam memenuhi tahapan tersebut. (NUW)








Tidak ada Respon