CahyaTimur.com – Skandal kredit fiktif di bank plat merah terungkap. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku resmi menahan Mantri BRI Unit Batu Merah berinisial SRP dan dua orang calo, SJ dan MRW, dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit yang merugikan negara Rp4,29 miliar.
Penahanan dilakukan Senin (2/11/2026) di Kantor Kejati Maluku setelah ketiganya diperiksa sebagai tersangka. SRP dititipkan di Rutan Kelas IIA Ambon, sementara SJ dan MRW ditahan di Lapas Perempuan Kelas III Ambon selama 20 hari, hingga 21 November 2026.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku, Radot Parulian, mengungkapkan, korupsi ini terjadi pada periode 2022-2024 dengan menyalahgunakan tiga jenis fasilitas, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Pedesaan Rakyat (KUPRA), dan Kredit Kemitraan.
Modusnya ada dua, yakni kredit topengan dengan mencatut identitas orang lain, dan kredit tempilan dengan menaikkan plafon pinjaman melebihi yang diajukan debitur sebenarnya.
“Modus yang ditemukan adalah penggunaan identitas orang lain untuk pengajuan kredit atau topengan, serta pengajuan kredit dengan plafon yang dinaikkan dari nilai yang sebenarnya diajukan atau tempilan,” jelas Radot.
Dalam aksinya, para calo bertugas mencari warga yang mau meminjamkan KTP dan KK dengan imbalan uang. Identitas itu kemudian dilengkapi Surat Keterangan Usaha (SKU) palsu dan foto usaha rekayasa untuk memenuhi syarat pengajuan via aplikasi bank.
SRP sebagai mantri diduga menjadi otak. Ia yang meminta calo mencari identitas, menentukan jenis dan plafon kredit, memasukkan omzet fiktif ke Form Analisis Bank, bahkan mengarahkan jawaban debitur saat verifikasi dan menguasai dana cair.
Akibatnya, kredit macet total karena tidak digunakan sesuai tujuan dan angsuran tidak dibayar.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigatif BPK RI Nomor 56/SR/LHP/DJPI/PKN.01/10/2026 tanggal 1 Oktober 2026, kerugian negara mencapai *Rp4.290.594.327*.
Atas perbuatannya, ketiganya disangkakan Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 3 UU Tipikor. (CT01)








Tidak ada Respon