CahyaTimur.com – Intimidasi terhadap wartawan TV One, Abdul Latif Madilis, saat menjalankan tugas peliputan di Kabupaten Kepulauan Aru mendapat kecaman dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Maluku.
Organisasi profesi jurnalis televisi tersebut menilai dugaan pelarangan pengambilan gambar hingga perampasan telepon genggam milik wartawan merupakan tindakan serius yang berpotensi mencederai kebebasan pers.
Insiden itu disebut berlangsung pada Kamis malam (5/11/2026), di lingkungan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kepulauan Aru.
Wakil Ketua IJTI Pengda Maluku, Kurniawan, mengungkapkan bahwa Abdul Latif saat itu sedang menjalankan tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi terbaru mengenai penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial M alias Ayu.
Perkara tersebut diduga melibatkan pemilik salah satu tempat hiburan malam di Kepulauan Aru berinisial N alias Ami dan SA alias Bilqis.
Namun, dalam proses peliputan, Abdul Latif disebut mendapat teguran berkaitan dengan pemberitaan yang sebelumnya telah dipublikasikan. Situasi kemudian diduga memanas hingga berujung pada larangan merekam dan tindakan pengambilan paksa telepon genggam miliknya.
Bahkan, perangkat tersebut diduga dibanting atau dibuang ke lantai.
Kurniawan menyampaikan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut keselamatan wartawan dan kebebasan dalam menjalankan profesi jurnalistik.
Atas kejadian itu, Abdul Latif telah menempuh jalur hukum dengan mendatangi SPKT Polres Kepulauan Aru pada Jumat (6/11/2026). Dalam laporan tersebut, ia juga menyerahkan sejumlah bukti, termasuk telepon genggam dan rekaman audiovisual terkait peristiwa yang dialaminya.
IJTI Maluku meminta kepolisian segera memberikan perhatian terhadap laporan tersebut dan memastikan seluruh fakta di balik kejadian dapat diungkap secara objektif.
Menurut Kurniawan, kebebasan pers merupakan hak yang dilindungi negara melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam regulasi tersebut, Pasal 4 menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Sementara Pasal 18 Ayat (1) memuat ketentuan pidana bagi pihak yang secara sengaja dan melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3).
Ia juga mengingatkan bahwa keberatan terhadap produk jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui prosedur yang tersedia dalam Undang-Undang Pers, bukan dengan tekanan, ancaman, ataupun tindakan kekerasan.
Sebagai bentuk sikap organisasi, IJTI Pengda Maluku menyampaikan lima tuntutan menyikapi dugaan insiden tersebut.
Pertama, mengecam keras dugaan intimidasi dan segala bentuk tindakan yang menghambat wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik.
Kedua, meminta Polres Kepulauan Aru memproses laporan Abdul Latif Madilis secara terbuka, profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum.
Ketiga, mendesak aparat penegak hukum memastikan perlindungan terhadap wartawan sehingga kegiatan peliputan dapat berlangsung tanpa tekanan maupun ancaman.
Keempat, mengajak masyarakat dan seluruh pihak menghormati kerja jurnalistik. Setiap keberatan terhadap pemberitaan hendaknya disampaikan melalui hak jawab, hak koreksi, atau mekanisme pengaduan yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Kelima, menyatakan dukungan dan solidaritas kepada Abdul Latif Madilis serta menegaskan pentingnya jaminan keselamatan bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
IJTI Maluku menilai kasus ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada persoalan yang dialami seorang wartawan. Dugaan penghalangan peliputan tersebut turut menjadi ujian terhadap komitmen penghormatan kebebasan pers di daerah.
Sebab, keberadaan pers tidak hanya berkaitan dengan profesi wartawan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, IJTI berharap aparat kepolisian menangani laporan tersebut secara sungguh-sungguh agar persoalan ini memperoleh kejelasan hukum.
Kebebasan pers harus dijaga, dan setiap dugaan pelanggaran terhadap kerja jurnalistik perlu diselesaikan melalui proses hukum yang adil serta transparan. (CT01)








Tidak ada Respon