CahyaTimur.com – Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (SPDP) fiktif di DPRD Seram Bgian Barat (SBB) terus bergulir.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Barat (SBB) mengaku telah memeriksa lebih dari 20 anggota DPRD aktif (periode 2024–2029) serta mantan anggota DPRD terkait dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD SBB Tahun Anggaran 2021 tersebut.
Sumber media ini menyebutkan, pihak pihak-pihak yang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi yang telah naik ke tahapan penyidikan ini antara lain, sebagai saksi meliputi: anggota dan nantan anggota DPRD SBB.
Untuk anggota DPRD aktif, sudah lebih dari 20 orang dimintai keterangan demi kebutuhan menemukan alur pencairan anggaran.
Untuk anggota DPRD Periode 2019–2024 (Tidak Aktif Lagi), jaksa juga memanggil mereka untuk dimintai keterangan dan salah satu nama eksternal yang mencuat ikut dipanggil di antaranya politisi Gerindra, Abu Silawane.
Desakan publik serta arah penyidikan juga menyasar tiga mantan pimpinan DPRD periode 2019–2024 yang diduga mengetahui dan bertanggung jawab atas kebijakan perjalanan dinas saat itu, yaitu Abdul Rasyid Lisaholit, mantan Ketua DPRD dari Fraksi Hanura, Arifin Pondlan Grisya, mantan Wakil Ketua I dari Fraksi NasDem dan
La Nyong, mantan Wakil Ketua II dari Fraksi PDI Perjuangan.
Penyidik kejaksaan juga telah memeriksa sejumlah pihak di Sekretariat Dewan (Setwan) SBB.
Mereka antara lain, bendahara qktif dan nantan bendahara. Pada awal penyidikan, jaksa terlebih dahulu memeriksa dua Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SBB yang mengelola keuangan di periode tahun anggaran 2021.
Berdasarkan informasi perkara, mereka yang diperiksa adalah mantan bendahara bernama Jumaidi serta Rany Tomia yang masih berstatus bendahara aktif .
Kasi Pidsus Kejari SBB Ferdinanda Enike Tupan membenarkan pemeriksaan terhadap para aleg dan bendahara setwan di SBB.
Pihak Kejaksaan Negeri Piru, kata dia, berkomitmen serius menangani kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara sekitar Rp.2 miliar ini.
Karena itu, seluruh anggota DPRD, baik yang saat ini masih aktif menjabat maupun yang sudah purnatugas, akan disisir untuk menuntaskan aliran dananya. (CT01)








Tidak ada Respon