cahyaTimur.com – Ternyata ini tuntutan dari aliansi organisasi pemuda yang melakukan aksi demonstrasi dengan tujuan mendesak Pemaksulan terhadap jabatan Wakil Gubernur Maluku.
Aliansi yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan BEM Nusantara ini dalam aksi demonstrasi Kamis, 29 Oktober 2026 mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penguasaan 10 unit mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang dikaitkan dengan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath.
Selain persoalan aset daerah, mahasiswa turut menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan usaha tambak udang di kawasan pesisir yang diduga bersinggungan dengan hutan mangrove.
Dalam aksi yang dipimpin Andi A. Sagama, Slamet B. Notanubun, dan Adam R. Rahantan tersebut, mahasiswa meminta Kejati Maluku menindaklanjuti berbagai dugaan itu melalui penyelidikan yang transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Aksi berlangsung di depan Kantor Kejati Maluku dan menarik perhatian pengguna jalan di kawasan Jalan Sultan Hairun, tepatnya di depan Lapangan Merdeka, Kota Ambon. Sejumlah personel kepolisian terlihat melakukan pengamanan untuk menjaga ketertiban selama demonstrasi.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai persoalan aset pemerintah dan dugaan penyalahgunaan jabatan perlu mendapat perhatian serius. Menurut mereka, pejabat publik memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan aset negara digunakan sesuai peruntukannya.
Desak Penelusuran Aset Daerah
Mahasiswa menjadikan dugaan penguasaan 10 mobil dinas Pemkab SBT sebagai salah satu fokus tuntutan. Kendaraan tersebut disebut belum dikembalikan dan diduga masih berada dalam penguasaan pribadi Abdullah Vanath, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati SBT.
Mereka meminta aparat penegak hukum memastikan keberadaan, status administrasi, serta pihak yang saat ini menguasai kendaraan tersebut.
Menurut mahasiswa, mobil dinas merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang pengadaan dan penggunaannya harus dipertanggungjawabkan karena bersumber dari anggaran daerah.
Karena itu, mereka meminta Kejati Maluku menelusuri apakah terdapat pelanggaran dalam penguasaan maupun pengembalian kendaraan tersebut.
“Kami meminta persoalan ini diperiksa secara terbuka agar status aset daerah menjadi jelas dan tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat,” demikian tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut.
Usaha Tambak Udang
Selain aset kendaraan, mahasiswa meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam aktivitas usaha tambak udang di wilayah pesisir Maluku.
Mereka menduga terdapat pemanfaatan jabatan atau pengaruh pejabat untuk kepentingan usaha pribadi, termasuk aktivitas yang disebut berkaitan dengan kawasan hutan mangrove.
Atas dasar itu, mahasiswa meminta penyelidikan mencakup legalitas perizinan usaha, status lahan, kesesuaian kegiatan dengan ketentuan lingkungan, serta sumber dan aliran modal usaha yang dipersoalkan.
Mereka menegaskan, seluruh dugaan tersebut perlu diuji berdasarkan bukti dan keterangan para pihak agar penanganannya tidak berhenti pada tudingan semata.
Minta Audit Aset 2020–2025
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak Kejati Maluku memanggil dan memeriksa Abdullah Vanath terkait dugaan penguasaan 10 unit kendaraan dinas Pemkab SBT serta dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan tambak udang.
Mereka juga meminta audit investigatif terhadap daftar Barang Milik Daerah Kabupaten SBT untuk periode 2020–2025 dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat sesuai kewenangan masing-masing.
Desakan turut diarahkan kepada Polda Maluku. Mahasiswa meminta kepolisian menyelidiki dugaan penguasaan aset daerah secara melawan hukum, menginventarisasi kendaraan yang dipersoalkan, serta mengambil langkah pengamanan apabila ditemukan dasar hukum yang memenuhi ketentuan.
Mereka memberikan tenggat tujuh kali 24 jam sejak laporan disampaikan untuk memperoleh perkembangan penanganan atas tuntutan tersebut.
“Jika dalam waktu tujuh kali 24 jam tidak ada perkembangan signifikan, kami akan kembali menggelar aksi dalam skala lebih besar di Kantor Kejati Maluku, Polda Maluku, dan Kantor Gubernur Maluku.”
Mahasiswa berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan dan tuntutan mereka. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak Abdullah Vanath mengenai tudingan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut. (CT01)









Tidak ada Respon