Prajurit Dodiklatpur Kodam Pattimura Diduga Dianiaya Senior, Danrindam Patikan Diprose
CahyaTimur.com – Dugaan penganiayaan terhadap seorang prajurit terjadi di Depo Pendidikan dan Latihan Pertempuran (Dodiklatpur) Resimen Induk Kodam (Rindam) XV/Pattimura, Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Sabtu (31/10/2026) sore.
Korban diketahui bernama Sertu Ahmad Hehanussa. Ia diduga dianiaya oleh seorang perwira berinisial Kapten JVR. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami cedera hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Piru untuk mendapatkan perawatan medis.
Insiden ini menuai kecaman dari Pemuda Hualoy Jakarta. Ketua Pemuda Hualoy Jakarta, Zen Lelangwayang, meminta Pangdam XV/Pattimura memberikan perhatian serius dan memastikan dugaan penganiayaan tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Zen, institusi militer seharusnya menjadi tempat pembentukan prajurit yang profesional, disiplin, berintegritas, serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.
“Pangkat dan jabatan bukan kekebalan hukum. Kewenangan komando tidak pernah memberikan legitimasi kepada seorang pimpinan untuk melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan jiwa bawahannya. Ketegasan seorang pemimpin militer harus diwujudkan melalui keteladanan, bukan kekerasan,” ujar Zen dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (1/11/2026).
Secara yuridis, Pemuda Hualoy Jakarta mengingatkan bahwa tindakan penganiayaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Pasal 466 ayat (2) KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun terhadap penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Sementara Pasal 468 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun terhadap tindak pidana penganiayaan berat.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur perencanaan, Pasal 467 ayat (2) KUHP juga mengatur ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun terhadap penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat.
Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana, hubungan sebab akibat, serta hasil pemeriksaan medis terhadap korban.
Selain ketentuan pidana umum, Zen juga menyinggung Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Menurutnya, kehidupan militer harus berlandaskan kepatuhan terhadap hukum, peraturan kedinasan, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
Ia menegaskan, kewenangan atasan untuk memberikan tindakan disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 26 undang-undang tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan yang memenuhi unsur tindak pidana.
“Jangan sampai dalih pembinaan dan disiplin militer berubah menjadi pembenaran atas kekerasan. Ketika tindakan seorang atasan menimbulkan cedera serius terhadap bawahannya, persoalan tersebut harus diperiksa melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum yang tepat, bukan sekadar diselesaikan sebagai pelanggaran disiplin internal,” tegasnya.
Pemuda Hualoy Jakarta juga meminta agar penanganan kasus tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk melalui mekanisme penyidikan oleh aparat yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara militer.
Zen menilai Pangdam XV/Pattimura harus mengambil langkah konkret untuk memastikan pemeriksaan berjalan objektif, transparan, dan bebas dari intervensi jabatan maupun hubungan komando.
“Kami meminta Pangdam XV/Pattimura tidak hanya memberikan perhatian administratif, tetapi memastikan proses hukum berjalan secara nyata. Periksa keterlibatan Josep Vinsenso Rahawarin secara menyeluruh, lindungi korban dan para saksi, serta tindak tegas siapa pun yang terbukti bertanggung jawab. Kehormatan TNI harus ditegakkan melalui keberanian menegakkan hukum, bukan dengan membiarkan kekerasan,” desaknya.
Selain itu, Pemuda Hualoy Jakarta meminta pihak berwenang mempertimbangkan penonaktifan sementara dari jabatan terhadap personel yang sedang diperiksa, apabila diperlukan untuk menjaga independensi pemeriksaan dan mencegah potensi tekanan terhadap saksi.
Pemulihan korban juga diminta menjadi prioritas, termasuk jaminan pelayanan medis, perlindungan terhadap keluarga korban, serta pemenuhan hak-hak korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Zen menegaskan, penghormatan terhadap institusi TNI bukan berarti membiarkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, penegakan hukum yang adil terhadap setiap anggota merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara.
“Jangan biarkan pangkat menjadi tameng dan jabatan menjadi perlindungan dari pertanggungjawaban hukum. Prajurit adalah manusia yang memiliki hak hidup, hak atas keselamatan, dan hak memperoleh perlindungan hukum. Tidak ada kehormatan dalam kekerasan terhadap bawahan,” jelasnya.
Pemuda Hualoy Jakarta menyatakan akan terus mengawal penanganan kasus tersebut dan mendesak Pangdam XV/Pattimura bersama jajaran penegak hukum militer mengungkap seluruh fakta serta memberikan sanksi sesuai hukum kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab.
“TNI yang kuat bukanlah TNI yang membiarkan bawahan hidup dalam ketakutan, melainkan TNI yang memiliki pemimpin berintegritas, menjunjung hukum, dan bertanggung jawab atas keselamatan prajuritnya,” tandasnya.
Danrindam Patikan Diproses
Sementara itu, Danrindam XV/Pattimura Brigjen TNI Irfan Amir memastikan dugaan penganiayaan prajurit oleh senironya di Dodiklatpur akan diproses tuntas.
Meenurutnya, persoalan tersebut tengah ditangani melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan internal sesuai ketentuan yang berlaku.
Irfan menegaskan, pihaknya tidak akan mengambil kesimpulan secara sepihak sebelum seluruh fakta dalam peristiwa tersebut terungkap. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kronologi kejadian sekaligus mengungkap ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak terkait.
“Setiap laporan dan informasi terkait dugaan kejadian tersebut akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan secara menyeluruh, objektif, dan profesional guna mengungkap fakta serta memastikan kejelasan peristiwa yang sebenarnya,” tegas Irfan lewat siaran persnya yang diterima media ini, Minggu (1/11/2026).
Ia memastikan, proses penanganan tidak akan membedakan pangkat maupun jabatan. Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab akan diproses berdasarkan aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan proporsional. Karena itu, masyarakat diminta tidak terburu-buru menarik kesimpulan maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Di tengah proses tersebut, perhatian juga diberikan terhadap kondisi kesehatan Sertu Ahmad Hehanussa yang saat ini masih menjalani perawatan medis di RSUD Piru.
Danrindam menjelaskan, korban sebelumnya dibawa ke Puskesmas Kairatu pada Sabtu (31/10/2026) sekitar pukul 20.00 WIT setelah mengeluhkan sesak napas dan nyeri dada. Prajurit tersebut kemudian menjalani perawatan inap karena memiliki riwayat hipertensi.
Setelah mendapatkan penanganan awal dan kondisinya membaik, Sertu A.H dirujuk ke RSUD Piru pada Minggu (1/11/2026), sekitar pukul 07.20 WIT, untuk memperoleh pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut.
Hingga Minggu, kondisi korban dilaporkan stabil dan masih menjalani perawatan di ruang rawat inap rumah sakit tersebut.
Irfan sekaligus membantah informasi yang menyebutkan Sertu A.H mengalami koma. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, kabar tersebut tidak sesuai dengan kondisi korban.
Selain memastikan proses pemeriksaan berjalan, Rindam XV/Pattimura juga menyatakan akan terus memantau perkembangan kesehatan korban. Pemenuhan kebutuhan medis, pendampingan, serta pemulihan korban menjadi perhatian dalam penanganan persoalan ini.
Pihak Rindam berharap keluarga korban dan masyarakat memberikan kesempatan kepada aparat berwenang untuk menuntaskan pemeriksaan. Perkembangan penanganan perkara diharapkan dapat disampaikan melalui saluran resmi agar tidak menimbulkan simpang siur informasi di tengah masyarakat. (CT01)









Tidak ada Respon