Mahfud MD Ungkap Cara Mengganti Gibran Tanpa Proses Pemakzulan Panjang

A-AA+A++

CahyaTimur.com – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pengunduran diri secara sukarela menjadi jalan yang lebih cepat untuk menyelesaikan polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibandingkan proses pemakzulan atau impeachment.

Pandangan tersebut disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube Mahfud MD Official yang tayang pada Selasa, 10 November 2026.

Ia menilai pengunduran diri dapat menghindarkan bangsa dari proses politik dan hukum yang panjang.

“Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri aja mundur,” kata Mahfud.

Menurut dia, proses pemakzulan membutuhkan tahapan konstitusional yang tidak sederhana. Karena itu, pengunduran diri dinilai dapat menjadi pilihan yang lebih ringan apabila memang ditempuh secara sukarela.

Mahfud MD Bandingkan Pengunduran Diri dan Pemakzulan

Mahfud menjelaskan, apabila Wakil Presiden tidak mengundurkan diri sementara proses pemakzulan memenuhi persyaratan, mekanisme pemberhentian dapat berjalan melalui jalur konstitusional.

“Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu,” ujarnya.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa proses hukum dan ketatanegaraan tidak boleh dihentikan hanya karena muncul persoalan mengenai siapa yang akan menggantikan jabatan Wakil Presiden.

“Pokoknya proses ini jangan berhenti hanya karena mencari pengganti,” katanya.

Ia juga menolak gagasan agar penggantian dilakukan sekaligus terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Mahfud, tidak ada dasar untuk meminta Presiden Prabowo Subianto ikut mundur apabila persoalan yang dibahas hanya menyangkut jabatan Wakil Presiden.

“Gak mungkin dong kita minta Presiden berhenti satu paket. Pak Prabowo kan tidak punya masalah apa-apa,” ujar Mahfud.

Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?

Apabila jabatan Wakil Presiden kosong, mekanisme pengisiannya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyebutkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, Presiden mengajukan dua nama calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih satu di antaranya untuk mengisi jabatan tersebut.

Mekanisme ini berbeda dengan pemakzulan yang harus melewati tahapan konstitusional, termasuk proses di DPR dan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan UUD 1945.

Meski demikian, pernyataan Mahfud merupakan pandangan mengenai opsi penyelesaian polemik tersebut.

Pengunduran diri Gibran maupun proses pemberhentiannya tetap harus mengikuti prosedur hukum dan konstitusi yang berlaku. (NUW)