CahyaTimur.com – Dalam Maluku Business Forum 2026 yang diihelatt Minggu, 1 November 20026, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) meminta pengembangan Blok Masela memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Maluku, bukan sekadar mendukung kepentingan ekonomi nasional.
Harapan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat (MPP) ICMI, Dr. Priyo Budi Santoso, M.AP, saat membuka kegiatan itu.
Priyo menegaskan, pengembangan proyek gas alam tersebut harus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat Maluku sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam strategis.
“Kami berharap manfaat dari pengembangan LNG atau gas alam di Blok Masela dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Maluku,” kata Priyo dalam sambutannya.
Menurut dia, Blok Masela memang memiliki arti penting bagi kepentingan nasional, tetapi pemerintah juga harus memastikan masyarakat Maluku memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya alam tersebut.
“Jangan sampai sumber daya alam yang begitu besar justru tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat setempat,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian dan dukungan terhadap pembangunan Maluku, termasuk memastikan potensi ekonomi daerah dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Priyo juga menyinggung harapan Wakil Gubernur Maluku yang sebelumnya meminta dukungan Ketua Dewan Kehormatan ICMI, Jusuf Kalla, agar Maluku mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat.
Selain pengembangan Blok Masela, Priyo mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan kalangan akademisi dalam mempercepat pembangunan daerah melalui gagasan serta rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.
Ia secara khusus meminta Rektor Universitas Pattimura menggerakkan para doktor, profesor, dan akademisi untuk menyumbangkan pemikiran terbaik bagi pembangunan Maluku.
“Mari kita gerakkan seluruh doktor, profesor, dan kalangan akademisi untuk memberikan gagasan serta pemikiran terbaik bagi pembangunan daerah,” ajaknya.
Priyo mengatakan, Maluku Business Forum 2026 menjadi momentum untuk menggali peluang pertumbuhan ekonomi dari kawasan Indonesia Timur, khususnya Maluku, di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional dan global.
Dalam sambutannya, ia menyoroti tekanan terhadap perekonomian nasional akibat dinamika geopolitik internasional yang turut memengaruhi harga minyak dunia.
Priyo menyebut harga minyak dunia rata-rata telah mencapai sekitar 95 dolar AS per barel, sedangkan asumsi harga minyak dalam APBN 2026 ditetapkan sekitar 70 dolar AS per barel.
“Selisih harga tersebut menambah tekanan terhadap anggaran negara, terlebih pemerintah juga harus memenuhi kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo,” jelasnya.
Ia menyebut total kewajiban utang yang harus diperhitungkan pemerintah mencapai sekitar Rp2.500 triliun, termasuk beban utang warisan pemerintahan sebelumnya dan kewajiban pembayaran yang jatuh tempo.
Di sisi lain, Priyo menyoroti kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
Ia juga menilai sistem otonomi daerah perlu dievaluasi menyusul kecenderungan penguatan kembali peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pemerintahan.
“Berbagai persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapatkan perhatian ICMI melalui kontribusi pemikiran, masukan, dan rekomendasi kepada pemerintah,” terangnya.
Terkait penyelenggaraan Maluku Business Forum 2026, Priyo menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Road to Muktamar VIII ICMI yang telah menetapkan Maluku, khususnya Ambon sebagai tuan rumah.
Ia menyebut Universitas Pattimura akan menjadi lokasi penyelenggaraan Muktamar ICMI sekaligus tempat berlangsungnya proses pemilihan kepemimpinan organisasi tersebut.
Priyo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, Universitas Pattimura, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Maluku dipercaya menjadi tuan rumah agenda nasional ICMI.
Ia juga mengungkapkan harapan agar Presiden Prabowo Subianto dapat membuka Muktamar ICMI setelah Ketua Umum ICMI, Prof. Arif Satria, bertemu langsung dengan Presiden dan memperoleh kesediaan untuk menghadiri kegiatan tersebut.
“Meski demikian, kehadiran Presiden secara langsung di Maluku masih bergantung pada agenda kenegaraan, termasuk kemungkinan kunjungan ke luar negeri yang waktunya berdekatan dengan pelaksanaan Muktamar,” tuturnya.
Sebelum Maluku Business Forum, rangkaian Road to Muktamar ICMI telah diisi Konferensi Internasional Cendekiawan Perempuan yang dihadiri delegasi dari Mesir, Turki, Arab Saudi, dan sejumlah negara lainnya.
ICMI juga menggelar National Leadership Camp yang dihadiri tujuh menteri bersama sejumlah tokoh nasional untuk memperkuat kaderisasi dan pengembangan kepemimpinan organisasi.
“Saya berharap berbagai gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan melalui Maluku Business Forum dapat dihimpun dan dilaporkan dalam persidangan Majelis Pengurus Pusat ICMI di Jakarta sebagai kontribusi pemikiran bagi pembangunan bangsa,”
Turut hadir, Ketua Dewan Kehormatan ICMI Muhammad Jusuf Kalla beserta rombongan, Wakil Gubernur Maluku H. Abdullah Vanath, Ketua MPW ICMI Orwil Maluku, Dr. Ruslan Tawari, M.Si, Sekda Maluku Sadali Ie, Rektor Universitas Pattimura Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd, Walikota Ambon Bodewin Wattimena. (CT01)










Tidak ada Respon