KPK Buka Kebocoran Anggaran Fisik Sekolah di Dinas Pendidikan Maluku

A-AA+A++

CahyaTimur.com – Di tengah berlangsungnya penggeledahan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, persoalan tata kelolah anggaran di instansi tersebut justeru menjadi sorotan tajam Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK memaparkan temuan dugaan kebocoran anggaran negara pada sejumlah proyek fisik di instansi vital itu

Temuan itu disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung dalam rapat evaluasi tertutup bersama jajaran Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Maluku di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Ambon, pada Selasa, 17 November 2026. Pertemuan maraton berlangsung selama 12 jam di hadapan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, turut dihadiri Kepala Disdikbud Sarlota Singerin.

Fokus sorotan KPK mengarah pada indikasi penyimpangan anggaran dalam pekerjaan fisik di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Sekolah Luar Biasa (SLB) di Maluku. Temuan ini memperpanjang daftar persoalan pengelolaan keuangan pada instansi yang memegang peran vital dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.

Pada waktu yang bersamaan, tim penyidik Kejati Maluku melakukan penggeledahan di kantor Disdikbud Maluku terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas fiktif. Praktik manipulasi biaya perjalanan dinas ditaksir merugikan keuangan Negara hingga lebih dari Rp 4 miliar.

Rangkaian pengungkapan kasus oleh dua lembaga penegak hukum secara berbarengan ini mengindikasikan kerawanan korupsi yang dinilai sudah kronis di tubuh Disdikbud Maluku, mulai dari belanja operasional perjalanan dinas hingga belanja modal infrastruktur Sekolah.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Maluku Sarlota Singerin menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan baik oleh Kejati Maluku maupun KPK. Sarlota mengakui, dirinya baru menjabat Kepala Dinas belum genap satu tahun.

Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola internal dan membersihkan institusi yang dipimpinnya dari praktik korupsi. “Kendati saya baru menjabat belum genap satu tahun, saya berkomitmen segera membersihkan Dinas ini dari berbagai kasus korupsi. Kami mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” ujar Sarlota. (CT01)