CahyaTimur.com – Kendati di ruang publik beredar informasi adanya upaya rekonsiliasaii yang dimainkan pihak pelaku terhadap korban termasuk upaya hendak menikahi korban, namun dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yosef Lede, dengan korban RWM (21), terus didorong untuk diproses secara hukum.
Wakil Menter Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronika Tan, bahkan ikut menegaskan bahwa tidak ada ruang damai dalam kasus ini.
Dikutip dari kompas.id, Veronica Tan menegaskan penolakannya tersebut.
”Bagi saya, kasus ini adalah ujian: apakah negara benar-benar hadir untuk perempuan, tanpa pandang bulu. Ingat, jabatan tidak boleh menjadi tameng. Semakin tinggi kuasa seseorang, semakin besar tanggung jawabnya di hadapan hukum,” kata mantan isteri Basuki Tjahaja Purnama ini.
Ia mengakui, pihaknya menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, yang paling rentan di sini adalah korban.
”Kami berdiri di sampingnya. Ada beberapa hal yang kami pastikan.Pertama, korban didampingi penuh. Bersama UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak) Provinsi NTT, korban mendapat pendampingan hukum, pemulihan psikologis, layanan kesehatan, dan tempat aman bila dibutuhkan. Ini bukan belas kasihan. Ini hak korban menurut Undang-Undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual), dan negara wajib memenuhin,” pungkasnya.
Kedua, korban, lanjut id, keluarganya, dan para saksi harus aman dari tekanan. Untuk itu, pihaknya memastikan sudah ada koordinasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).
”Selain itu, proses hukumnya kami kawal sampai tuntas. Saya memantau langsung kasus ini dan sudah menelepon Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT untuk memastikan penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Veronika.
Wamen juga mengingatkan, jika di lapangan ada hambatan apa pun, biisa langsung menghbungi dirinya. ”Kalau ada hambatan, pintu saya terbuka. Undang-Undang TPKS sudah jelas: keterangan korban ditambah satu alat bukti sah lain sudah cukup untuk pembuktian. Jadi, tidak ada alasan proses ini berjalan lambat,” tambahnya.
Hal yang keempat, kata dia, hak korban atas restitusi diperjuangkan pihaknya sejak awal, termasuk biaya pemulihan psikologisnya.
”Kepada teman-teman media, saya mohon: lindungi identitas korban. Jangan sampai korban terluka dua kali,” harapnya.
Soal informasi akan ada upaya rekonsiliasi antara pelaku dan korban, Verionika kembali menegaskan, tidak ada kata damai untuk kekerasan seksual.
“Ini bukan soal pendapat saya. Ini perintah undang-undang. Pasal 23 Undang-Undang TPKS menyatakan perkara kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan. KUHAP yang baru, Pasal 82, juga menutup pintu keadilan restoratif untuk kekerasan seksual. Jadi, tidak ada ruang untuk mediasi, rekonsiliasi, atau damai dalam bentuk apa pun,” pungkasnya.
Ia menambahkan, pemerkosaan juga bukan delik aduan. Kalaupun korban ditekan untuk mencabut laporan, proses hukum tetap berjalan.
”Yah, kalau yang punya kuasa bisa membeli diamnya korban, maka hukum hanya berlaku untuk orang kecil. Itu yang tidak boleh terjadi di negeri ini,” sebut dia..
Ia juga mengingatkan, siapa pun yang mencoba menekan korban dan saksi supaya berdamai harusnya ingat Pasal 19 Undang-Undang TPKS yang mengancam pidana penjara sampai lima tahun bagi siapa saja yang dengan sengaja merintangi proses hukum perkara kekerasan seksual, baik langsung maupun tidak langsung.
”Saya juga mengajak masyarakat, siapa pun Anda, untuk ikut menjaga kasus ini. Laporkan kepada kami kalau Anda melihat korban dibujuk berdamai, korban atau saksi diancam, atau hak korban tidak dipenuhi. Jangan ragu. Hubungi layanan SAPA 129 Kementerian PPPA melalui telepon 129 atau Whatsapp 08111-129-129. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti,” kata Veronika Tan.
Sebagaimana diberitakan, peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama dua saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan. Dalam pertemuan itu, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh terlapor.
Setelah kejadian tersebut, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan kemudian dijemput untuk meninggalkan lokasi.
Peristiwa itu diduga terjadi di rumah dinas Bupati Kupang yang beralamat di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) malam.
Yosef yang ditemui di rumah dinasnya pada Sabtu (14/11/2026) mengatakan, dirinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT. Ia juga menyatakan siap memenuhi panggilan polisi. (NUW)








Tidak ada Respon